Angelo Flavio Seac

Surabaya Vaganza 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.

Sebagai bagian dari jajaran Forkopimda, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dalam mengawal pembangunan, ketertiban, dan keamanan Kota Pahlawan.

Surabaya Vaganza tidak hanya menjadi wujud syukur atas bertambahnya usia kota, tetapi juga representasi dari kekayaan budaya dan semangat gotong royong warganya. Dirgahayu Kota Surabaya ke-733. Terus maju dan tetap menjadi salah satu kota kebanggaan di Indonesia

Dalam rangka Tasyukuran HUT PT PAL Indonesia yang ke 46, turut dilaksanakan diskusi bersama Direktur Utama PT PAL Indonesia dan Direktur PT Lamongan Marine Industry (LMI) sekaligus peninjauan lahan reklamasi yang dikerjakan oleh PT LMI dan direncanakan akan dimanfaatkan oleh PT PAL untuk pengembangan galangan kapal.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat industri pertahanan maritim nasional, meningkatkan kapasitas pembangunan kapal dalam negeri, serta mendukung kemandirian industri strategis Indonesia di sektor kemaritiman.

Kolaborasi antara BUMN strategis dan pelaku industri nasional diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya ekosistem maritim yang modern, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Lamongan, 18 April 2026

Pemuda Katolik Surabaya bukan hanya tentang sebuah organisasi, tetapi tentang semangat anak-anak muda yang memilih untuk tetap peduli, bergerak, dan hadir bagi sesama.

Di tengah zaman yang terus berubah, selalu ada harapan ketika pemuda masih mau belajar, melayani, berdiskusi, dan membangun nilai-nilai kebersamaan. Dari Gereja, untuk masyarakat, membawa semangat solidaritas, kepedulian sosial, dan pengabdian bagi Kota Surabaya.

Momentum pelantikan pada Minggu, 19 April lalu menjadi salah satu langkah awal untuk melanjutkan perjalanan dan tanggung jawab itu. Bukan sekadar jabatan, tetapi tentang bagaimana pemuda mampu menjadi teladan melalui tindakan nyata, integritas, dan semangat pelayanan.

Merupakan kebanggaan dalam periode ini dapat turut membina, mendampingi dan bertumbuh bersama anak-anak muda hebat di Pemuda Katolik Surabaya.
Tetap menyala dalam karya, rendah hati dalam pelayanan, dan setia membawa dampak baik bagi sekitar.

[Sinergi Hukum dan Perguruan Tinggi dalam Penguatan Tri Dharma]

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem hukum yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga terhubung dengan kebutuhan praktik dan dinamika masyarakat.

Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerja sama antara institusi hukum dan kampus dapat diarahkan pada tiga ruang utama: penguatan pendidikan hukum yang aplikatif, pengembangan penelitian hukum yang responsif terhadap persoalan publik, serta pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan literasi dan kesadaran hukum.

Jaksa Pengacara Negara memiliki ruang kontribusi dalam ekosistem tersebut, khususnya melalui fungsi pertimbangan hukum, pendampingan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Peran ini dapat menjadi jembatan antara dunia akademik, kebutuhan kelembagaan, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog yang produktif antara institusi penegak hukum dan perguruan tinggi. Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara praktik hukum dan dunia akademik, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Era KUHP Baru.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana kita, khususnya dalam menempatkan korporasi bukan lagi sekadar entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Diskusi ini menjadi penting, karena kedepannya Penegakan hukum tidak lagi berhenti pada individu, tetapi juga menyentuh struktur, kebijakan, dan budaya korporasi.

Dapat dilihat bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada norma, tetapi pada pembuktian dan implementasi di lapangan, mulai dari menelusuri aliran manfaat, mengidentifikasi pengendali sebenarnya, hingga memastikan pemulihan kerugian.

Terima kasih kepada Nusantara Hukum atas ruang diskusinya, sehingga saya dapat berbagi pandangan sebagai aparat penegak hukum berdasarkan topik yang diangkat.

Semoga ilmu yang dibagikan dapat menjadi bagian dari penguatan sistem hukum kita ke depan.

[KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM : SINERGI MENYELAMATKAN ASET NEGARA DI PASAR SIMOMULYO, SURABAYA]

Upaya menyelamatkan aset negara bukan sekedar langkah administratif biasa, tetapi merupakan wujud nyata penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak publik.
Aset pemerintah kota Surabaya di kawasan pasar Simomulyo, secara faktual sempat dikuasai oleh oknum yang tidak memiliki legalitas, tanpa ada pembayaran kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Proses mengembalikan hak publik ini melewati dinamika yang tidak mudah. Pada 15 Januari 2026 lalu, upaya penertiban awal sempat diwarnai perlawanan dari sekelompok pihak tidak berkepentingan.
Alhasil setelah mencoba negosiasi, terdapat tiga bangunan yang berhasil dieksekusi.
Selanjutnya merespons situasi tersebut, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melalui bidang Datun dan bidang Intelijen hadir memberikan pendampingan dan pengamanan serta mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk kembali mengambil sikap tegas yang terukur.
Melalui rapat dan koordinasi lintas instansi pada 8 April 2026, strategi penyelesaian dirumuskan secara matang.
Puncaknya pada 9 April 2026, seluruh bangunan tidak berizin yang berdiri di atas Aset Pemerintah Kota Surabaya berhasil ditertibkan sepenuhnya.
Apresiasi kepada jajaran Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan Perda, dan seluruh elemen pemerintah Kota Surabaya termasuk jajaran Kecamatan Sukomanunggal, aparat keamanan, dari unsur TNI dan Polri yang memastikan situasi aman dan terkendali, dukungan dari teman-teman Viral For Justice, serta seluruh Masyarakat Kota Surabaya yang telah bahu membahu membantu di lapangan.
Berkat sinergi tersebut proses penertiban dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan tanpa ekses negatif.
Penyelamatan aset Pemerintah Kota Surabaya ini adalah representasi dari tegaknya Marwah Negara. Aset Publik harus dikembalikan pada koridornya yakni dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan difungsikan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas kontribusi dalam mendukung kepatuhan pemberi kerja serta penyelamatan keuangan negara melalui optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Surabaya Tanjung Perak Tahun 2025, dengan nilai pemulihan sebesar Rp1.920.700.785,-.

Sebagai Jaksa Pengacara Negara, peran pendampingan hukum diarahkan untuk memastikan kewajiban pemberi kerja terhadap jaminan sosial tenaga kerja dapat terlaksana secara optimal.

Hal ini sejalan dengan ketentuan:
• Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS;
• Pasal 19 ayat (1), yang mewajibkan pemberi kerja untuk memungut dan menyetorkan iuran BPJS secara tepat waktu.

Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut bukan hanya aspek administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dasar pekerja serta kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional.

Surabaya, 10 Maret 2026

FGD Pendampingan dan Penguatan Peran Kader Surabaya Hebat (KSH) bersama BAPEMKESRA Kota Surabaya dan Para Koordinator Kader Surabaya Hebat (KSH) Wilayah Kecamatan Krembangan, Surabaya sebagai bagian dari implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025.

KSH bukan sekadar relawan, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.

Melalui FGD ini, ditekankan pentingnya:
•Pemahaman peran dan fungsi KSH sesuai regulasi
•Pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan transparan
•Pencegahan potensi risiko hukum sejak awal

Peran Jaksa Pengacara Negara tidak hanya hadir saat terjadi masalah, tetapi juga memastikan masalah itu tidak terjadi.

Surabaya, 9 Maret 2026

FGD Penelitian Teknis dan Tata Ruang Lahan Reklamasi dalam rangka mendukung pengembangan industri galangan kapal nasional serta memperkuat peran PT PAL Indonesia sebagai Lead Integrator Alutsista Matra Laut sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Forum ini dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, DKP Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, KSOP Kelas III Tanjung Pakis, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, PT PAL Indonesia, dan PT LMI.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengembangan kawasan industri maritim berjalan selaras dengan aspek hukum, tata ruang, dan kepentingan strategis nasional, sekaligus mendukung implementasi Program Asta Cita Presiden RI dalam mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional.

Sosialisasi dan Sharing Session Kepada Bank BSI Surabaya terkait Tata Kelola Perusahaan, Business Judgement Rule dan Penerapan KUHP Baru.

[SEMINAR LEGALITAS E - COMMERCE]

Tepatnya pada Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu, bertempat di Hotel Ijen saya mengisi seminar tentang Legalitas E Commerce dan Kontrak Elektronik.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bussines and Entrepreneurship Center Kanjuruhan University bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Total peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 230 orang, dengan komposisi 12 Start Up dan 28 UMKM yang menghadiri secara Offline, sisanya mengikuti lewat Zoom.

Dalam kegiatan tersebut arahnya adalah agar para peserta dapat memahami informasi seputar legalitas e-commerce dan Kontrak Elektronik, contoh kasus hukum e-commerce dan menghindari resiko hukum.

Terima kasih kepada , kementerian Koperasi dan UMKM , Serta Mas yang telah melancarkan proses berjalan kegiatan ini.