alumni MAN 2 Amuntai

Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yg menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yg gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.

Dan dia ngomongnya bukan sebagai pembela Nadiem.

Dia ngomong sebagai orang yg paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.

Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:

Ahok bilang dengan sangat tegas: pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yg sangat masuk akal secara logika.

Chromebook itu bukan laptop biasa. Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.

Harganya jauh lebih terjangkau dari laptop konvensional. Dan yg paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video p***o, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.

Ahok kasih contoh nyata.

Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.

Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yg terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.

Itu bukan mimpi.

Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.

"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.

Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."

Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:

"Saya pikir ini sengaja."

Logikanya sederhana dan sangat keras.

Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.

Lebih sulit dibohongi.

Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.

Sistem yg membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yg menguntungkan mereka yang berkuasa.

Karena rakyat yg bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yg terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.

MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yg sama. Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yg habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.

"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,

kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yg bisa komunikasi ke mana-mana?"

Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:

Ahok tidak berhenti di situ.

Dia lanjutkan dengan sesuatu yg sangat pedas.

Pemerintah melakukan survei.

Rakyat bilang mereka s**a makanan gratis.

Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.

Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.

Tapi Ahok membaliknya: kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yg tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yg jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yg ada di depan mata.

Itu bukan preferensi yg genuine.

Itu keterbatasan informasi yg dimanfaatkan sebagai justifikasi.

"Mereka juga pintar. Dia survei, Pak. Rakyat s**a makanan itu jadi legitimasi."

Dan soal Nadiem yg sekarang dituntut 27 tahun:

Ahok tidak membela Nadiem secara personal.

Tapi dia bilang satu hal yg sangat logis dan sangat sulit dibantah:

Menteri itu tidak pernah menyentuh anggaran secara langsung.

Menteri membuat kebijakan.

Yg mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.

Kalau ada yg salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah: apakah menteri yg memerintahkan secara eksplisit? Apakah ada aliran dana yg bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?

PPATK sudah menjawab: tidak ada. Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.

"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.

Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."

Ahok tidak sedang bicara soal Chromebook sebagai produk. Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:

apakah kita mau membangun rakyat yg pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?

MBG memberikan makan hari ini. Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup. Dan ketika kebijakan yg lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yg lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.

Itu adalah pilihan yg sangat disengaja oleh mereka yg paling diuntungkan dari rakyat yg tetap tidak berdaya.
*Cp*

DILEMA CHROMEBOOK DAN ALARM DIASPORA

Saya terdiam lama. Melihat angka itu. Angka yang tidak main-main. Delapan belas tahun. Itulah tuntutan jaksa untuk Nadiem Anwar Makarim. Mantan Mendikbudristek yang dulu kita elu-elukan sebagai simbol pembaruan. Sebagai "anak ajaib" yang pulang dari Harvard untuk membenahi pendidikan kita yang karatan.

Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 13 Mei 2026. Bukan hanya penjara. Ada dendanya: Rp 1 miliar. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah uang penggantinya: Rp 5,6 triliun.

Anda tahu berapa kekayaan Nadiem? Dia memang kaya. Sangat kaya untuk ukuran rata-rata kita. Tapi angka Rp 5,6 triliun itu jauh melampaui seluruh hartanya. Bahkan jika semua sahamnya di perusahaan teknologi itu dijual hari ini, mungkin belum tentu menutup angka itu.

Logika hukum macam apa yang dipakai?

Nadiem dituduh korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022. Kerugian negara disebut Rp 2,18 triliun. Tapi tuntutan uang penggantinya lebih dari dua kali lipat kerugian negara. Ini hukum atau sedang main tebak-tebakan angka?

Saya mencoba menyelami apa yang dirasakan Nadiem saat duduk di kursi pesakitan itu. Pasti sesak. Mungkin dia ingat saat-saat awal diminta pulang ke Indonesia.

Saat diminta meninggalkan kenyamanan sebagai CEO perusahaan decacorn pertama Indonesia. Dia datang membawa mimpi "Merdeka Belajar". Tapi yang dia temukan di akhir perjalanan adalah "Penjara".

Masalah Chromebook ini memang pelik. Sejak awal, pengadaan laptop ini sudah riuh. Banyak yang mengkritik: kenapa harus Chromebook? Kenapa bukan laptop Windows biasa? Kenapa spesifikasinya begini dan begitu?

Jaksa mendakwa ada pengaturan spesifikasi tender. Ada ketidaksesuaian kebutuhan di daerah. Intinya: barangnya dianggap kemahalan atau tidak berguna.

Tapi Nadiem punya pembelaan yang masuk akal. Dia bilang program ini justru menghemat anggaran. Skala ekonominya besar. Pengadaannya massal. Kalau beli eceran, harganya bisa jauh lebih mahal. Tim hukumnya pun berteriak: perhitungan kerugian negara itu asumtif! Hanya berdasarkan dugaan-dugaan, bukan fakta riil di lapangan.

Di sinilah letak perdebatan besarnya: Apakah ini korupsi karena ada uang yang masuk ke kantong pribadi, atau ini 'kesalahan kebijakan' yang dipidanakan?

Dalam dunia birokrasi kita, batas antara keduanya tipis sekali. Setipis kulit bawang. Kalau Anda membuat kebijakan baru yang mendobrak, lalu kebijakan itu gagal atau dianggap merugikan, Anda bisa dengan mudah ditarik ke ranah korupsi. Apalagi kalau ada "pesanan".

Goenawan Mohamad menyebut situasi ini sebagai "The banality of evil". Semacam peringatan bahwa kejahatan terbesar lahir dari manusia-manusia biasa yang menolak untuk menggunakan nurani dan kemampuan berpikirnya.

Jaksa menyusun tuntutan dengan enteng, seolah-olah menghukum orang belasan tahun itu seperti membalik telapak tangan.

Publik terbelah. Ada yang senang. "Rasakan itu pejabat sombong," kata sebagian orang yang mungkin tidak s**a dengan kebijakan Merdeka Belajar yang bikin pusing guru. Tapi banyak juga yang ngeri. Terutama mereka yang masih punya idealisme.

Kita harus jujur melihat Nadiem. Dia punya banyak kekurangan? Pasti. Banyak kebijakannya yang kontroversial? Iya. Tapi apakah dia seorang pencuri? Apakah dia tipe orang yang akan mempertaruhkan reputasi globalnya demi "recehan" dari proyek laptop?

Bagi orang sekaya Nadiem dan bukan politisi murni, motivasi korupsi uang biasanya rendah. Motivasi mereka biasanya adalah legacy. Nama baik. Kebanggaan bisa mengubah bangsa. Kalaupun ada kebocoran di bawah, apakah sang Menteri harus menanggung semuanya dengan hukuman 18 tahun?

Inilah yang saya sebut sebagai "Alarm untuk Generasi Masa Depan".

Dulu, kita sibuk membujuk-bujuk diaspora Indonesia untuk pulang. "Ayo pulang, bangun negeri!" Kita bilang Indonesia butuh otak encer mereka. Kita butuh cara kerja Silicon Valley di birokrasi kita yang lamban.

Nadiem adalah contoh paling nyata dari diaspora yang pulang itu. Dia sukses besar di swasta, lalu masuk ke pemerintahan. Hasilnya? Hari ini dia dituntut penjara yang lamanya hampir dua dekade.

Bayangkan Anda adalah ilmuwan muda di Jerman. Atau arsitek hebat di Jepang. Atau ahli AI di Amerika. Begitu melihat berita Nadiem dituntut 18 tahun penjara karena urusan administrasi pengadaan barang, apakah Anda masih berniat pulang?

Mungkin Anda akan berpikir seribu kali. "Lebih baik saya jadi warga kelas dua di negeri orang daripada jadi pesakitan di negeri sendiri."

Ini adalah kerugian yang jauh lebih besar daripada angka Rp 2,18 triliun itu. Ini adalah kerugian berupa "hilangnya kepercayaan". Dan kepercayaan itu harganya tak terhingga.

Saya melihat ada pola yang berbahaya di negeri ini. Orang-orang pintar yang mencoba melakukan terobosan seringkali berakhir di penjara. Sistem hukum kita seolah-olah dirancang untuk menjaga status quo. Siapa yang berani lari kencang, dia akan dijegal.

Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, Anda aman. Biarpun pendidikan kita jalan di tempat, Anda tetap selamat. Tapi kalau Anda mencoba mengganti sistem lama dengan teknologi baru, bersiaplah menghadapi audit yang mencari-cari kesalahan hingga ke titik koma.

Tuntutan 18 tahun itu, bagi saya, terlalu berlebihan. Itu hukuman untuk bandar narkoba kelas berat atau pembunuh berencana. Kalau untuk menteri yang (diduga) salah mengurus proyek, angka itu terasa seperti dendam politik, bukan penegakan hukum.

Apalagi soal uang pengganti Rp 5,6 triliun. Itu angka ajaib. Dari mana hitungannya? Jika kerugian negara Rp 2,18 triliun, kenapa tuntutannya dua kali lipat lebih? Apakah jaksa ingin membuat Nadiem miskin tujuh turunan? Atau ingin memastikan dia tetap mendapat penjara tambahan 9 tahun karena tidak mungkin sanggup bayar?

Ini bukan lagi soal hukum. Ini soal rasa keadilan.
Saya mencoba berpikir jernih. Kita boleh tidak s**a dengan Nadiem. Kita boleh mengkritik kurikulumnya yang berubah-ubah. Tapi jangan biarkan ketidaks**aan itu membuat kita buta terhadap ketidakadilan hukum.

Jika Nadiem terbukti menerima suap, silakan dihukum. Tapi jika ini soal "pengaturan spesifikasi" yang merupakan ranah administratif dan kebijakan, maka hukuman 18 tahun adalah lonceng kematian bagi inovasi di pemerintahan.

Negara ini tidak akan pernah maju kalau setiap pejabat takut mengambil keputusan. Pejabat akan menjadi robot-robot administrasi yang hanya cari aman. Yang penting berkas lengkap, biarpun rakyat tidak dapat apa-apa.

Nadiem sudah memberikan contoh. Dia berani mencoba. Dia membawa gaya baru. Sayangnya, dia masuk ke hutan belantara birokrasi tanpa membawa senjata yang cukup kuat untuk melawan para "bedebah" yang sudah lama bersarang di sana.

Mungkin Nadiem terlalu naif. Dia pikir mengurus negara itu semudah mengurus aplikasi ojek online. Dia lupa bahwa di pemerintahan, musuh Anda bukan hanya kompetitor bisnis, tapi juga mereka yang terusik kepentingannya oleh transparansi digital.

Sekarang, bola ada di tangan hakim. Kita berharap hakim masih punya hati nurani. Masih punya akal sehat. Jangan sampai vonis nanti hanya berdasarkan "pesanan" atau tekanan opini publik yang diprovokasi.

Jika Nadiem benar-benar divonis seberat itu, kita harus bersiap mengucapkan selamat tinggal pada gelombang kepulangan diaspora.

Kita telah mengirim pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia: "Jangan pulang ke Indonesia, karena penjara sudah menunggu Anda."

Hukum harus ditegakkan, benar. Tapi hukum tanpa keadilan adalah kezaliman. Dan kezaliman yang dilegalkan adalah bencana bagi sebuah bangsa yang sedang bermimpi menjadi negara maju.

Tetaplah teguh, Mas Nadiem.

Saya tetap berpihak pada akal sehat. Saya berpihak pada mereka yang berani mendobrak, meski akhirnya harus babak belur. Karena bangsa ini butuh lebih banyak pendobrak, bukan sekadar penonton yang pandai menghujat.

Mari kita tunggu, apakah hukum di Indonesia masih punya nyawa, atau sudah menjadi mayat yang digerakkan oleh tali-tali kepentingan.

Negara para bedebah? Semoga tidak. Kita masih ingin mencintai negeri ini, meskipun rasanya makin lama makin perih.

(Adib Adiba)

MENGAPA NADIEM HARUS di-KPK-kan

Namaku Kandilo’.
Guru biasa.
Mengajar di sekolah kecil di pelosok Toraja. Sekolah yang kalau hujan deras, suara seng atap lebih nyaring daripada suara guru di kelas. Kadang listrik mati. Kadang sinyal hilang. Kadang kapur tulis habis sebelum bulan berganti.

Saya sudah lama jadi guru. Sudah melihat banyak menteri pendidikan datang dan pergi. Ganti kurikulum. Ganti istilah. Ganti slogan. Tapi di sekolah kami, sering kali yang berubah hanya spanduk di dinding kantor.

Dulu kami di kampung terbiasa pasrah. Dana sekolah datang entah kapan. Barang datang entah dari mana. Kadang jumlahnya tidak sesuai cerita di atas. Kepala sekolah bingung. Guru bingung. Orang tua murid lebih bingung lagi. Tapi semua dianggap biasa. “Memang begitu dari dulu.”

Lalu datang era Nadiem Makarim. Awalnya saya juga ragu. Anak muda kota. Bekas pengusaha. Apa dia tahu susahnya sekolah di gunung? Apa dia pernah lihat murid jalan kaki satu jam hanya untuk belajar?

Ternyata ada yang berubah pelan-pelan.
Bukan gedung mewah.
Bukan pidato besar.
Tapi sistem mulai terbuka.

Kami mulai bisa melihat data. Dana BOS mulai lebih jelas. Penggunaan anggaran lebih ketat. Banyak hal mulai masuk aplikasi. Awalnya kami para guru tua mengeluh. Ribet. Susah. Belajar lagi. Tapi lama-lama kami sadar: justru karena semuanya tercatat, orang mulai sulit bermain-main.

Dulu kalau ada barang datang ke sekolah, kami hanya tanda tangan. Tidak tahu harga sebenarnya. Tidak tahu prosesnya bagaimana. Sekarang semuanya punya jejak. Ada laporan. Ada pengawasan. Ada transparansi. Pelan-pelan budaya takut mulai pindah. Bukan guru yang takut. Tapi mereka yang selama ini nyaman di ruang gelap.

Saya ingat pertama kali sekolah kami dapat perangkat digital. Anak-anak kampung senangnya bukan main. Mereka pegang laptop seperti memegang jendela ke dunia lain. Ada muridku yang pertama kali melihat peta dunia bergerak di layar. Matanya berbinar. Saya masih ingat itu.

Memang tidak semua berjalan mulus. Internet kami sering hilang. Guru-guru banyak yang belum siap. Tapi setidaknya ada usaha bergerak maju. Ada rasa bahwa sekolah kampung juga diperhatikan. Bahwa anak-anak desa juga punya hak mengenal dunia digital.

Sayangnya, perubahan selalu punya musuh.
Semakin sistem terbuka, semakin banyak orang gelisah.

Saya ini cuma guru kampung. Tapi saya tahu satu hal: orang yang hidup dari sistem yang kacau pasti tidak s**a kalau semuanya jadi transparan. Sebab kalau semua terang, permainan jadi sulit.

Makanya saya sedih melihat Nadiem Makarim seperti diburu habis-habisan. Seolah-olah semua yang ia lakukan salah. Padahal kami di bawah ini merasakan sendiri ada sesuatu yang mulai berubah. Tidak sempurna, iya. Tapi bergerak.

Yang paling saya takutkan bukan soal satu orang menteri jatuh. Yang saya takutkan: orang-orang baik setelah ini jadi takut masuk memperbaiki pendidikan. Takut dicurigai. Takut dikriminalisasi. Takut dilawan oleh mereka yang terganggu kenyamanannya.

Dan kami di kampung akhirnya kembali begini lagi.
Menunggu spanduk baru.
Menunggu slogan baru.

Tapi aku, si Kandilo' akan komitmen pada satu hal,
bahwa korupsi yang paling berbahaya adalah mencuri masa depan anak-anak.

Salam pembebasan

Kandilo'