Pak Guru

“Kalau Ujian Matematika Tidak Lagi Melahirkan Coretan, Jangan-Jangan murid Kita Sedang Belajar Menebak, Bukan Menalar.”

Ada fenomena kecil saat ujian untuk mapel Matematika, tetapi maknanya menurut saya besar sekali.

Di meja siswa sudah tersedia kertas buram. Seharusnya ini menjadi alat bantu berpikir: tempat menulis rumus, menghitung, mencoba langkah, mencoret yang salah, lalu menyusun ulang jawaban.

Tetapi sampai ujian selesai, beberapa kertas justru tetap kosong. Bersih. Seolah tidak pernah dibutuhkan.

Di titik itu saya berpikir: ini bukan sekadar soal anak mau pakai kertas atau tidak. Ini bisa jadi gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana mereka belajar selama ini.

Matematika seharusnya melatih penalaran.
Melatih anak membaca masalah, memecahnya, menghubungkan informasi, mencoba strategi, lalu menemukan jawaban dengan jalan berpikir yang masuk akal.

Tetapi kalau saat berhadapan dengan soal anak tidak menulis apa-apa, tidak menghitung apa-apa, dan tidak meninggalkan jejak proses apa-apa, maka kita perlu jujur pada diri sendiri: jangan-jangan yang selama ini tumbuh bukan budaya menalar, melainkan budaya menebak.

Menebak pilihan yang paling masuk akal.
Menebak dari bentuk jawaban.
Menebak dari kebiasaan soal-soal sebelumnya.
Menebak dari insting.

Dan ketika budaya menebak lebih dominan daripada budaya menalar, maka ujian bukan lagi ruang pembuktian kemampuan berpikir. Ujian hanya berubah menjadi arena memilih kemungkinan.

Ini tentu tidak adil untuk anak.
Karena mereka terlihat mengikuti pembelajaran, tetapi belum tentu benar-benar dibentuk untuk berpikir mandiri.
Mereka terlihat mengerjakan soal, tetapi belum tentu punya bekal untuk mengurai persoalan.

Kertas buram yang kosong itu akhirnya seperti pesan diam:
anak-anak kita mungkin tidak kekurangan soal,
tetapi masih kekurangan latihan berpikir yang sesungguhnya.

Maka refleksinya bukan sekadar mengapa mereka tidak mencoret kertas.

Refleksinya adalah:
apakah soalnya terlalu sulit?..atau sudahkah sekolah, guru, dan lingkungan belajar memberi ruang yang cukup bagi anak untuk belajar proses, bukan sekadar hasil?..atau Pemerintah yang terlalu memaksakan harus sesuai standar?..

Karena di Matematika, jawaban benar memang penting.
Tetapi jalan menuju jawaban itu jauh lebih penting.

Kalau jalan itu tidak pernah dilatih, maka suatu saat anak akan terbiasa mencari hasil tanpa memahami proses.
Dan itu bukan hanya masalah di ruang ujian.

Itu bisa terbawa ke cara mereka menghadapi kehidupan.

Ss :yuni karisma

Mendidik dengan hati

Fungsi Tombol F1 sampai F12
Berikut ringkasan singkatnya:
F1 → Help / Bantuan
F2 → Rename file
F3 → Search
F4 → Alt + F4 (tutup aplikasi)
F5 → Refresh
F6 → Pindah fokus (browser/file explorer)
F7 → Spell check (Word)
F8 → Mode boot / seleksi teks
F9 → Update field (Word/Excel tertentu)
F10 → Menu bar aktif
F11 → Full screen mode
F12 → Save As (Word/Office)

Tambahan:
Shift + F3 Mengganti huruf besar ke kecil atau sebaliknya di Microsoft Word

Anggaran Ratusan Triliun untuk MBG dan KOPDES, Siswa di Aceh Justru Belajar di Tenda Kepanasan

Di tengah penggelontoran anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, kondisi fasilitas pendidikan di sejumlah daerah masih memprihatinkan. Salah satunya terjadi di Aceh, di mana sejumlah siswa Sekolah Dasar terpaksa menimba ilmu di bawah tenda darurat tanpa bangunan sekolah yang layak.

Terik matahari yang menyengat membuat suhu udara di dalam tenda semakin panas dan pengap. Murid-murid serta para guru harus bertahan dalam kondisi serba terbatas, jauh dari standar kenyamanan maupun keamanan yang seharusnya terpenuhi demi kelancaran proses belajar mengajar.

Fakta ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat. Besarnya dana yang dialokasikan untuk program unggulan negara tampaknya belum sepenuhnya merata hingga menjamin kebutuhan dasar pendidikan di daerah terpencil. Padahal, pendidikan adalah pondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan investasi jangka panjang bagi masa depan negeri.

Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Pendidikan yang berkualitas sulit tercapai jika sarana dan prasarana saja masih sangat minim. Masyarakat berharap perhatian dan alokasi anggaran juga dapat diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, agar tidak ada lagi anak bangsa yang harus belajar dalam penderitaan dan keterbatasan.



Sumber: Kaltara Info

Yang bikin bersaing dan berinovasi MBG atau Chromebook??

Kamu (ortu & guru) pilih mana "murid difasilitasi MBG atau chromebook aja?"

Mewarnai tema Idul Adha

‎Menu Makan Bergizi gratis (MBG) Program andalan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada asupan gizi seimbang, dengan anggaran yang bukan sedikit.🚀🚀
‎
‎Dalam setiap porsi komposisi yang dianjurkan dan telah diketahui Prabowo melalu kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana terdiri dari Daging sapi, satu ekor lele, susu dan menu lainnya yang menunjang kebutuhan gizi anak.🦭🥲
‎
‎Tapi Prabowo merasa heran atas apa yang dilihatnya di sosial media, orang tua murid banyak yang mengupload menu MBG yang jauh dari standar gizi nasional yang ditetapkan, diantaranya pisang mentah, lengkeng tiga biji, salak, bahkan roti basi.
‎
‎Menurut Prabowo itu menjadi sebuah penghin4an bagi negara. 🤔🫣😤
‎
‎Menu Makan Bergizi gratis (MBG) Program andalan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada asupan gizi seimbang, dengan anggaran yang bukan sedikit.🚀🚀

Guru membimbing manusia agar menjadi lebih baik, sedangkan hakim menentukan benar atau salah berdasarkan hukum...

Prioritasnya berapa % pak Prabowo Subianto

Perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi pembahasan hangat di ruang publik pada 2026, seiring meningkatnya aspirasi aparatur yang menginginkan kepastian karier dalam sistem Aparatur Sipil Negara.

Isu mengenai perubahan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara kembali mencuat di berbagai ruang diskusi publik. Sorotan utama tertuju pada tuntutan sebagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berharap memperoleh status setara dengan pegawai negeri sipil.

Aspirasi tersebut berkembang seiring meningkatnya jumlah pegawai dengan skema PPPK di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari dinamika kebijakan kepegawaian nasional yang selama beberapa tahun terakhir mengalami perubahan signifikan. Pemerintah memperluas skema PPPK sebagai salah satu jalur pengisian kebutuhan aparatur negara, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sejumlah bidang teknis lainnya yang membutuhkan tenaga profesional.